Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu
Non Yustisiabel Peradilan Militer
DOI:
https://doi.org/10.56910/wrd.v3i3.354Keywords:
Military Courts, Special Courts, TNI SoldiersAbstract
Military courts are regulated through Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts. The authority of the military court is authorized to adjudicate criminal acts (general and military, ed), of course, those whose crimes are committed by soldiers of the Indonesia National Army (TNI). The purpose of this study is to show how the military is subordinated in special courts. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that it confirms that the military is also subject to the provisions of a special court.
References
UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU Nomor 26 Tahun 2000
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan hubungan industrial
UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang pengadilan perikanan.
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
Faisal Salam, Moch, 1994,Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju. ----------------, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung : Mandar Jaya.
Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Reksodiputro,Mardjono, 1999,Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana., cet. III., Jakarta.
Saadi,Anwar, 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloid Patriot, Edisi Maret.
Sianturi, S.R, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPTHM.
Soegiri, dkk., 1976,30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, cet I, Jakarta: Indra Djaya.
